MAKALAH
PARADIGMA
I ADMINISTRASI NEGARA
NAMA KELOMPOK :
1.
MIFTAHUL HUDA (0110110412)
2.
VICTORIA DEWI K. (0110110432)
3.
WAHYU HIDAYATI (0110110408)
4.
ENI KURNIASIH (33112615)
5.
NOURMADHITA E. P. (33112637)
6.
SITI MUZAROH (33112620)
7.
RETNO PUTRI P. (33112626)
8.
MEY DIANA (33112631)
SEKOLAH
TINGGI ILMU ADMINISTRASI “AAN”
YOGYAKARTA
2012
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perjalanan
penyelenggaraan peran administrasi publik telah mengalami berbagai macam
perkembangan dimulai pada masa sebelum lahirnya konsep negara bangsa hingga
lahirnya ilmu modern dari administrasi publik yang hingga saat ini telah
mengalami beberapa kali pergeseran paradigma.
Pergeseran
paradigma administrasi publik tersebut, telah membawa implikasi terhadap
penyelenggaraan peran administrasi publik khususnya terkait dengan pendekatan
yang digunakan dalam pembuatan dan pelaksanaan strategi; pengelolaan organisasi
secara internal; serta interaksi antara Administasi Publik dengan politisi,
masyarakat dan aktor lainnya.
Implikasi
yang demikian tentu saja pada akhirnya akan sangat menentukan corak dan ragam
dalam penyelenggaraan pemerintahan dari sebuah negara, termasuk Indonesia.
corak dan ragam tersebut akan sangat ditentukan oleh kondisi lokal yang ada di
negara tersebut, dalam artian sejauhmana administrasi publik di negara tersebut
telah menyesuaikan diri dengan perkembangan paradigma yang ada, serta sejauh
mana penyesuaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan konteks lokal dan
permasalahan yang ada di negara tersebut.
Ilmu
Administrasi Negara sebagai suatu kajian ilmu bisa dibilang masih berusia muda
dan belum matang sepenuhnya. Baru mulai dibahas atau dianggap sebagai suatu
cabang ilmu tersendiri pada awal abad ke 20 sehingga wajar dalam
perkembangannya masih mengalami pergantian paradigma yang cukup signifikan dan
terkadang paradigma yang baru nampak sebagai reaksi dari paradigma yang lama
(yang dalam beberapa kejadian merupakan kebalikan dari paradigma sebelumnya).
Pada
awal kemunculannya Administrasi publik disebut sebagai suatu seni. Dalam
perkembangannya kemudian administrasi publik dikenal sebagai ilmu administrasi
publik. Untuk bisa mendapatkan predikat ilmu, administrasi publik mengalami
perjalanan yang sangat panjang dan perubahan-perubahan paradigma.
B.
RUMUSAN MASALAH
1.
Bagaimana penempatan administrasi negara yang sebenarnya?
2.
Apa perbedaan antara politik dan administrasi?
BAB
II ISI
Waktu yang kami gunakan untuk menandai periode Paradigma Dikotomi
Politik/Administrasi adalah dipublikasikannya buku yang ditulis oleh Frank J.
Goodnow dan Leonard D. White. Saat itu, seperti tahun-tahun yang digunakan
untuk menandai periode selanjutnya dari bidang ini, hanyalah merupakan
indicator yang kasar. Di dalam buku Politics
and Administration (1900), Goodnow berpendapat bahwa ada dua fungsi yang
berbeda dari pemerintah seperti tertulis dalam judul bukunya “Politik”, menurut
Goodnow, harus berhubungan dengan kebijaksanaan atau berbagai masalah yang
berhubungan dengan tujuan Negara. Sedangkan “Administrasi” harus berkaitan
dengan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut. Dengan demikian, yang menjadi
pembeda adalah pemisahan kekuasaan. Lembaga Legislatif yang kemampuan interpretasinya
dibantu oleh lembaga yudikatif dalam mengekspresikan tujuan Negara dan membuat
kebijaksanaan , sedangkan badan eksekutif melaksanakan kebijaksanaan itu secara
apolitis dan tidak memihak.
Penekanan Paradigma I adalah pada fokus (tempat) di mana administrasi
Negara seharusnya berada. Tegasnya, Goodnow dan para pengikutnya berpendapat
administrasi Negara seharusnnya memfokuskan diri pada birokrasi pemerintahan.
Sedangkan lembaga legislatif dan yudikatif jelas mempunyai kuanta
“administrasi”, fungsi dan tanggung jawab utamanya menetapkan pelaksanaan
tujuan Negara. Legitimasi konseptual awal dari batasan locus center bidang ini,
dan kemudian jadi masalah bagi kalangan akademisi dan praktisi ini dikenal
sebagai dikotomi politik/administrasi.
Ungkapan yang menggambarkan perbedaan antara politik dan administrasi
ini adalah tidak ada cara bagi anggota partai Republik untuk membangun jalan.
Penyebabnya adalah hanya akan ada satu cara yang sah mengembangkan tarmac,
yaitu dengan pengaturan rencana secara administratif. Meskipun demikian, ada
yang diabaikan dalam pernyataan tersebut, yaitu bahwa sesungguhnya ada cara
bagi seorang anggota partai Republik untuk menentukan apakah suatu jalan perlu
dibangun, untuk membeli tanah, untuk memindahkan tempat tinggal orang-orang
yang kena penggusuran jalan, dan paling jelas ada jalan bagi seorang anggota
partai Republik untuk membuat kontrak bagi pembuatan jalan. Demikian juga
anggota partai Demokrat, Sosialis, Liberal. Bahkan seorang Anarkis-pun
mempunyai cara untuk membuat keputusan-keputusan administratif. Dalam meninjau
kembali dikotomi politik/administrasi, Goodnow dan para pengikutnya, paling
naïf. Tetapi hal itu akan berlalu sebelum diterapkan sepenuhnya di dalam
tingkat administrasi Negara.
Administrasi Negara mendapat perhatian serius dari para sarjana selama
periode ini sebagai akibat dari “gerakan pegawai negeri” yang terjadi di
universitas-universitas di Amerika pada awal abad ini. Ilmu politik,
sebagaimana laporan yang diterbitkan oleh Komisi Pengajaran Pegawai Pemerintah
pada Asosiasi Ilmu Politik, memperhatikan latihan bagi persiapan warga Negara
yang professional seperti dalam hukum dan jurnalisme, melatih tenaga-tenaga
ahli dan mempersiapkan tenaga-tenaga spesialis untuk posisi-posisi/jabatan
pemerintahan, serta pendidikan bagi pekerjaan penelitian. Dengan demikian,
administrasi Negara jelas merupakan bagian dari ilmu politik. Pada 1912, sebuah
komite mengenai latihan bagi pegawai pemerintah ditetapkan di bawah naungan
Asosiasi Ilmu Politik Amerika, dan pada 1914, usulannya dengan tinjauan ke masa
depan yang luar biasa, yaitu diperlukan suatu sekolah keahlianuntuk mendidik
para pegawai administrasi Negara dan diperlukan juga tingkatan-tingkatan teknis
untuk keperluan itu. Komite ini mendirikan pusat Lembaga Pengembangan Latihan
bagi Pegawai Pemerintah, pada 1914. (pelopor Perhimpunan Amerika bagi
Administrasi Negara yang dibentuk pada tahun 1939).
Leonard D. White, Introduction to the Study of Public
Administration pada 1926, buku pelajaran pertama yang membahas secara
menyeluruh bidang ini. Sebagaimana ditunjukkan oleh Dwight Waldo, buku White
tersebut merupakan ciri pokok kemajuan Amerika dan dalam karakter pokok
tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat pada bidang ini :
- Politik tidak tercampur dengan Administrasi.
- Manajemen bisa menjadi bidang study tersendiri.
- Administrasi Negara dapat menjadi ilmu yang bebas nilai.
- Periode di mana sisi administrasi adalah ekonomi dan efisiensi.
Hasil paradigma I memperkuat pemikiran dikotomi politik/administrasi
yang berbeda, dengan menghubungkannya dengan dikotomi nilai/fakta yang
berhubungan. Dengan demikian, segala sesuatu yang diteliti/dipelajari dengan
cermat oleh para ahli administrasi Negara dalam lembaga eksekutif akan member
warna dan legitimasi keilmiahan dan kefaktualan administrasi Negara, sedang
study pembuatan kebijakan publik menjadi kajian dari para ahli ilmu politik.
Gambaran wilayah kajian antara ilmu administrasi Negara dengan ahli ilmu poltik
selama tahap pengorientasian lokus ini dapat dilihat dewasa ini pada
universitas-universitas :
- Para ahli ilmu administrasi member kuliah teori organisasi, anggaran belanja (budgeting, kepegawaian.
- Sedang ahli ilmu politik member mata kuliah seperti pemerintahan, perilaku lembaga yudikatif, lembaga kepresidenan, politik Negara dan politik lokal serta proses legislatif.
Demikian juga bidang-bidang yang non Amerika seperti perbandingan
politik dan hubungan internasional. Implikasi yang tidak kalah pentingnya dari
tahap pemusatan lokus ini adalah tertutupnya administrasi Negara ini dari
bidang-bidang lainnya seperti administrasi niaga, yang mempunyai konsekuensi
yang patut disayangkan pada waktu bidang ini mencapai keberhasilan dalam usaha
mencari wujud organisasi. Terakhir, karena penekanan administrasi Negara pada
administrasi dan fakta, dan sumbangannya yang besar para ahli administrasi
Negara terhadap lahirnya bidang teori administrasi, maka diletakkanlah dasar
bagi penemuan selanjutnya prinsip-prinsip keilmiahan tertentu dari administrasi.
BAB III PENUTUP
C.
KESIMPULAN
Paradigma I administrasi negara ini
mementingkan locus, yaitu mengenai tempat di mana administrasi negara
seharusnya berada. Di dalam
buku Politics and Administration
(1900), Goodnow berpendapat bahwa ada dua fungsi yang berbeda dari pemerintah
seperti tertulis dalam judul bukunya “Politik”, menurut Goodnow, harus
berhubungan dengan kebijaksanaan atau berbagai masalah yang berhubungan dengan
tujuan Negara. Sedangkan “Administrasi” harus berkaitan dengan pelaksanaan
kebijaksanaan tersebut.
Hasil paradigma I memperkuat pemikiran dikotomi
politik/administrasi yang berbeda, dengan menghubungkannya dengan dikotomi
nilai/fakta yang berhubungan. Dengan demikian, segala sesuatu yang
diteliti/dipelajari dengan cermat oleh para ahli administrasi Negara dalam
lembaga eksekutif akan member warna dan legitimasi keilmiahan dan kefaktualan
administrasi Negara, sedang study pembuatan kebijakan publik menjadi kajian
dari para ahli ilmu politik.
DAFTAR PUSTAKA
Henry,Nicholas.1988.Administrasi Negara dan Masalah-Masalah
Kenegaraan.Jakarta Utara:CV.Rajawali.
http://massofa.wordpress.com/2008/01/21/pengantar-ilmu-administrasi-negara-bag-1/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar